UU Keimigrasian baru beri kemudahan bagi pemegang ITAS & ITAP karena kawin campuran

Rancangan Undang Undang Keimigarsian yang telah dipersiapkan sejak 2002 akhirnya disyahkan tanggal 7 April 2011 kemaren.

UU yang baru ini menggantikan UU keimigrasian No.9 tahun 1992, secara detail perumusan barunya adalah sebagai berikut :

  1. Leading Sector fungsi keimigrasian yang telah diletakkan di Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang otonom;
  3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian dengan perangkat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
  4. Penegasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia;
  5. Pengaturan sterilisasi area Imigrasi di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut,dan pos lintas batas;
  6. Menteri Luar Negeri didelegasikan untuk mengatur hal yang terkait dengan paspor, visa dan izin tinggal untuk tugas diplomatik dan dinas;
  7. Pengaturan visa yang lebih jelas tujuan pemberian dan subjeknya;
  8. Pengaturan izin tinggal tetap yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memiliki kewajiban melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dengan tidak dikenai biaya;
  9. Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap;
  10. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya;
  11. Pengaturan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
  12. Perluasan perspektif pengawasan keimigrasian yaitu pengawasan yang berbasis data dan informasi, pengawasan lapangan yang menyertakan tim pengawasan dari abdan atau instansi pemerintah terkait, serta penguatan fungsi intelijen Keimigrasian;
  13. Tindakan administratif Keimigrasian sebagai salah satu proses penegakan hukum di luar sistem peradilan;
  14. Rumah dan ruang detensi sebagai tempat penempatan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
  15. Kewenangan preventif dan represif Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
  16. Pencegahan dalam keadaan yang mendesak di mana pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
  17. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian;
  18. Ketentuan pidana yang mengatur kriminalisasi bagi penanggung jawab alat angkut, penjamin, pengurus, atau penanggung jawab penginapan, pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pembuat maupun pengguna dan penyimpan dokumen keimigrasian palsu, pelaku perkawinan semu, deteni serta pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur; dan
  19. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peserta pendidikan khusus Keimigrasian minimal sarjana.
  20. Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pada 31 Maret 2011 dengan agenda Laporan Ketua Panja kepada Pleno Komisi III, mengenai hasil pembahasan RUU tentang Keimigrasian, pendapat mini fraksi di mana seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan pengambilan keputusan, serta diakhiri dengan penandatanganan draft RUU. (dikuti dari Ditjen.Imigrasi)

Untuk pasangan perkawinan campuran (WNI & WNA) dan anak hasil perkawinan campuran UU ini sangat menguntungkan (point 9 & 10) untuk kepentingan ijin tinggal dan bekerja.

Setelah 2 tahun usia pernikahan seorang pasangan WNA mendapatkan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) sebelumnya akan diberikan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan tidak memerlukan Visa Kerja untuk dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya di Indonesia.

Demikian juga dengan anak hasil perkawinan campuran jika setelah batas Duo Nationality* (18 tahun) memutuskan untuk berkewarganegaraan Asing, mereka mendapatkan ITAP dan bisa bekerja di Indonesia tanpa Ijin Kerja.

Dua point yang sangant membantu pasangan perkawinan campuran, paling tidak WNI pasangan WNA akhirnya mendapatkan hak yang sejajar dengan WNI lainnya, suami/ istri dapat bekerja dan tinggal dengan tenang dan layak.

Jadi ingat dulu sering dikeluhkan even sebelum duo nationality anak-anak yang lahir, dibesarkan di Indonesia, salah satu org tua bekewarganegaraan Indonesia, setelah menyelesaikan kuliah berkeinginan untuk bekerja di Indonesia (dgn niat sangat baik) di tolak untuk bekerja di Indonesia dan harus mengeluarkan berjuta juta untuk dapat tinggal di Indonesia, ironis rasanya dulu mendengar cerita mereka.

Ini adalah awal yang sangat baek.

Semoga Pemerintah dapat dengan segera mensosialisasikan dan semoga tidak ada pikah dengan kepentingan buruk memanfaatkan UU Keimigrasian Baru ini.

*Duo Nationality tercantum dan disyahkan dalam “UU kewarganegaraan”  22 November 2006.

UU Keimigrasian baru beri kemudahan bagi pemegang ITAS & ITAP karena kawin campuran

Rancangan Undang Undang Keimigarsian yang telah dipersiapkan sejak 2002 akhirnya disyahkan tanggal 7 April 2011 kemaren.

UU yang baru ini menggantikan UU keimigrasian No.9 tahun 1992, secara detail perumusan barunya adalah sebagai berikut :

  1. Leading Sector fungsi keimigrasian yang telah diletakkan di Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang otonom;
  3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian dengan perangkat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
  4. Penegasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia;
  5. Pengaturan sterilisasi area Imigrasi di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut,dan pos lintas batas;
  6. Menteri Luar Negeri didelegasikan untuk mengatur hal yang terkait dengan paspor, visa dan izin tinggal untuk tugas diplomatik dan dinas;
  7. Pengaturan visa yang lebih jelas tujuan pemberian dan subjeknya;
  8. Pengaturan izin tinggal tetap yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memiliki kewajiban melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dengan tidak dikenai biaya;
  9. Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap;
  10. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya;
  11. Pengaturan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
  12. Perluasan perspektif pengawasan keimigrasian yaitu pengawasan yang berbasis data dan informasi, pengawasan lapangan yang menyertakan tim pengawasan dari abdan atau instansi pemerintah terkait, serta penguatan fungsi intelijen Keimigrasian;
  13. Tindakan administratif Keimigrasian sebagai salah satu proses penegakan hukum di luar sistem peradilan;
  14. Rumah dan ruang detensi sebagai tempat penempatan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
  15. Kewenangan preventif dan represif Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
  16. Pencegahan dalam keadaan yang mendesak di mana pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
  17. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian;
  18. Ketentuan pidana yang mengatur kriminalisasi bagi penanggung jawab alat angkut, penjamin, pengurus, atau penanggung jawab penginapan, pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pembuat maupun pengguna dan penyimpan dokumen keimigrasian palsu, pelaku perkawinan semu, deteni serta pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur; dan
  19. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peserta pendidikan khusus Keimigrasian minimal sarjana.
  20. Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pada 31 Maret 2011 dengan agenda Laporan Ketua Panja kepada Pleno Komisi III, mengenai hasil pembahasan RUU tentang Keimigrasian, pendapat mini fraksi di mana seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan pengambilan keputusan, serta diakhiri dengan penandatanganan draft RUU. (dikuti dari Ditjen.Imigrasi)

Untuk pasangan perkawinan campuran (WNI & WNA) dan anak hasil perkawinan campuran UU ini sangat menguntungkan (point 9 & 10) untuk kepentingan ijin tinggal dan bekerja.

Setelah 2 tahun usia pernikahan seorang pasangan WNA mendapatkan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) sebelumnya akan diberikan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan tidak memerlukan Visa Kerja untuk dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya di Indonesia.

Demikian juga dengan anak hasil perkawinan campuran jika setelah batas Duo Nationality* (18 tahun) memutuskan untuk berkewarganegaraan Asing, mereka mendapatkan ITAP dan bisa bekerja di Indonesia tanpa Ijin Kerja.

Dua point yang sangant membantu pasangan perkawinan campuran, paling tidak WNI pasangan WNA akhirnya mendapatkan hak yang sejajar dengan WNI lainnya, suami/ istri dapat bekerja dan tinggal dengan tenang dan layak.

Jadi ingat dulu sering dikeluhkan even sebelum duo nationality anak-anak yang lahir, dibesarkan di Indonesia, salah satu org tua bekewarganegaraan Indonesia, setelah menyelesaikan kuliah berkeinginan untuk bekerja di Indonesia (dgn niat sangat baik) di tolak untuk bekerja di Indonesia dan harus mengeluarkan berjuta juta untuk dapat tinggal di Indonesia, ironis rasanya dulu mendengar cerita mereka.

Ini adalah awal yang sangat baek.

Semoga Pemerintah dapat dengan segera mensosialisasikan dan semoga tidak ada pikah dengan kepentingan buruk memanfaatkan UU Keimigrasian Baru ini.

*Duo Nationality tercantum dan disyahkan dalam “UU kewarganegaraan”  22 November 2006.